Alamaaak…!!! Ketua PPK Dan Lurah Binjai Kecamatan Medan Denai Diduga Tutup Mata Adanya Pungli PPS
MEDAN – (www.badainews.com) || Kini kontroversi muncul di Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai setelah Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Lurah Binjai Kecamatan Medan Denai tidak memberikan tanggapan terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pemilihan umum, Sabtu (24/02/2024).
Ketika terkait soal wartawan mengenai adanya dugaan pungli yang melibatkan PPS, Ketua PPK dan Lurah Binjai Kecamatan Medan Denai saat dikonfirmasi “Enggan berikan komentar atau klarifikasi atas tuduhan tersebut”.
Ketua PPK Ali saat dikonfirmasi awak media melalui Pesan WhatsApp, tidak berikan tanggapan terhadap berita yang sudah beredar.
“Kalau berita yang sudah naik, saya No Comment Bg,” Katanya (02/24).
Sementara itu, Lurah Binjai Kecamatan Medan Denai tidak merespon konfirmasi dari wartawan Terkait Dugaan Pungutan Liar (Pungli).
Kemudian, awak media yang berusaha untuk mendapatkan tanggapan dari pihak berwajib hanya mendapatkan bungkam dan sikap menutup diri.
Selanjutnya, hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat akan integritas dan transparansi jalannya proses pemilihan umum di daerah tersebut.
Pantauan awak media saat dilokasi, masyarakat sekitar adalah seorang anggota KPPS 128 yang berinisial (IA) mengatakan, bahwa Ketua PPS Una diduga telah menyelewengkan kekuasaannya sebagai ketua, dan KPPS nya sempat menjadi korbannya dengan dikutip uang 500.000 untuk dibuatkan LPJ dari pihak PPS.
“Ya benar kami sempat di potong 500rb untuk di buatkan LPJ oleh ketua PPS yang bernama Una Namun, Pada saat setelah Pemilu tanggal 14 kami keberatan, karena kami mengetahui bahwa perbuatan itu salah.
Karena, tidak ada legalitas PPS Kelurahan Binjai untuk membuatkan LPJ KPPS”, ucapnya kepada wartawan (22/02/2024).
Warga sekitar berharap, Ketua PPK dan Lurah Binjai Kecamatan Medan Denai diharapkan untuk segera memberikan klarifikasi dan tindakan konkrit dalam menangani dugaan pungli yang dilaporkan oleh sejumlah pihak.
Sementara, keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung.
(Badai).
