Diduga Kasus Penyerobotan Lahan Kecamatan Tiga Panah Di Siosar, Ada Oknum Yang Menunggangi Sehingga Mengambang

Tanah Karo Badainews.com- Lagi–lagi Masyarakyat Siosar Kabupaten Tanah Karo menuntut dan meminta keadilan kepada penegak hukum Kepolisian Resort Tanah Karo Polda Sumatra utara ,terkait adanya dugaan penyerobotan tanah di kampung halaman atau permukiman mereka yang berada di Siosar Kec. Merek Kab.Karo provinsi Sumatra Utara, Jumat (14/01/2022) sekira pukul 17:00 Wib bertempat di halaman Mapolres Tahan Karo dalam jumpa Pers.

Perwakilan dari masyarakat /kelompok Tani Siosar yang kembali mengadukan keluh kesah mereka ke Mapolres setempat yang diwakili sekira 3 orang Masyarakat mewakili Siosar di dampingi PH Loid selaku Ketua DPC Projo Kabupaten Karo. Mereka mengakui bahwa ini sudah menjadi laporan resmi mereka terkait dugaan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terduga PT. BUK yang berada di Siosar kec. Tiga Panah Kab.Karo provinsi Sumatra utara tersebut.

Masyarakat / kelompok Tani Siosar yang hadir ke Mapolres Tanah Karo tersebut berharap agar kepala Kepolisian Resort Tanah Karo segera menerima, juga mendengarkan keluh kesah mereka serta menindak lanjuti permasalahan atau persoalan yang ada di lahan tanah berada di Siosar. Sekurang–kurang nya atau setidaknya mereka perwakilan Masyarakyat tanah karo berharap agar kepala Kepolisian Resort Tanah Karo memfasilitasi mereka untuk mempertemukan mereka dengan pihak PT.BUK untuk me–mediasi persoalan atau permasalahan antara Masyarakyat tanah karo ( perwakilan ) dengan pihak PT.BUK tersebut.

“Kami sebagai perwakilan Masyarakyat tanah karo sangat berharap kepada bapak kepolisian Resot Tanah karo, bapak Sidabutar agar dapat mendengarkan juga menerima keluh kesah kami serta menindak lanjuti Persoalan atau permasalahan kami. Harapan kami setidaknya bapak kepolisian Resot Tanah Karo mempertemukan kami Masyarakyat Siosar dengan pihak PT. BUK agar Bapak Kapolres yang baru Ini dapat me–mediasikan kami antara Masyarakyat/kelompok Tani Siosar dengan PT.BUK tersebut, Kata Masyarakat Siosar yang mewakili.

“Kami sangat berharap dan sangat berterimakasih apabila permasalahan ini dapat di tindak lanjuti oleh bapak Kapolres yang baru, merupakan apresiasi bagi kami warga siosar jika bapak Kepolisian Resort Tanah Karo dapat menindak lanjuti permasalahan ini”,ucapnya

Sebagai perwakilan dari Masyarakyat siosar juga menerangkan bahwa sebenarnya tanah mereka yang bermasalah saat ini, tidaklah tumpang tindih. 11 AJB yang dibeli Masyarakyat , 2 dibeli dari keluarga saya / orang tua saya tahun 1989 , 9 lagi yang menjadi permasalahan saat ini. kami sungguh menyesali itu”,tambahnya lagi.

Baru–baru ini mereka menduga bahwa terduga PT. BUK menggali lobang guna ingin memagari kembali tanah tersebut ,mereka sudah bincangkan dengan bapak Kapolres Tanah Karo yang baru ,namun Kapolres Tanah Karo yang baru tersebut AKBP Ronny Nicholas Sidabutar mengarahkan untuk membuat laporan terkait permasalahan itu.

Imanuel Elihu Tarigan, SH Selaku dari PH perwakilan Masyarakyat siosar yang turut hadir di Mapolres Tanah Karo mengatakan, “bahwa terduga PT. BUK ingin atau mempunyai rencana untuk memasang pagar kembali. Adapun alasan mereka untuk datang dan memberitahukan hal itu kepada Kapolres tanah karo yang artinya mereka meminta kepada Kapolres tanah karo menindak tegas terduga PT buk terkait permasalahan ini.

“ kami datang kemari ingin memberitahukan bahwa PT. BUK ingin atau berencana mendirikan pagar kembali , kedatangan kami tak hanya memberitahu hal tersebut melainkan meminta kepala kepolisian Resort Tanah Karo agar menindak lanjuti permasalahan ini dengan tegas ,jangan ada semena–mena di Kab.Tanah Karo ini. Jangan karna kami Masyarakyat Petani dan mereka dari PT. Seperti di anak emas kan”,Tegas Imanuel.

Sampai sekarang ini laporan yang resmi sudah dua kali , kami juga selalu koordinasi terus sama Kapolres belum juga ada tanggapan sama sekali dari pihak Polres Tanah Karo. Saya berharap Kapolres yang baru dapat segera menindak lanjuti permasalahan ini”, tambahnya.

Selaku Ketua DPC Projo Kab.Karo ,kerap disapa Loid yang turut hadir mendampingi perwakilan Masyarakyat Tanah Karo tersebut mengatakan,” bahwa mereka sudah ada di Polres tanah karo dari hari Kamis lalu tetapi setelah di konfirmasi dengan Kapolres dan dengan kasat intelkam bahwa beliau Kapolres Tanah Karo Sedang ada giat di kecamatan simpang 4.

Adapun harapan nya “agar adanya pencegahan dari pihak kepolisian ,kita sebenarnya tidak mau membuat LP untuk mempidanakan orang. Tapi dengan adanya kasus sengketa ini, dimana sengketa ini sedang bergulir di pengadilan bahkan di Mahkamah Agung sebagai penegak hukum kita minta pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan.

Karna permasalahan ini sudah merupakan dugaan penyerobotan sementara dalam proses peradilan. Kami masih berharap agar pihak kepolisian / personel dapat langsung turun kelapangan guna memberikan penerangan maupun pencerahan kepada oknum oknum PT. BUK agar masalah ini segera selesai dan ketemu titik terangnya.Kemarin juga Masyarakyat sudah memagari tanahnya namun di bongkar kembali oleh oknum–oknum terduga dari PT.BUK ,kemudian di pagar lagi dan di bongkar lagi oleh oknum–oknum PT BUKdi ”,ucap Loid.

Kemarin kita sudah mengarahkan kepada Masyarakyat/klompok Tani agar tenang terlebih dahulu akan tetapi sekarang malah diduga oknum–oknum PT.BUK memagari kembali tanah tersebut. Kita tidak tahu bagaimana tanggapan bapak Kapolres yang baru ini mengenai permasalahan ini. Apakah benar ada dugaan–dugaan kita selama ini dikarenakan persoalan ini diduga sudah adanya tekanan dari orang–orang yang berpengaruh?

“Kita menduga bahwa sudah banyak sekali tekanan–tekanan terhadap aparat kepolisian di Kab. Tanah Karo termasuk juga Bupati tanah karo.Kita sudah pegang buktinya bahwa penegak hukum dan stakeholder sepertinya sudah ada tekanan dari pihak yang berpengaruh, agar perusahaan atau PT tersebut diberikan kebebasan. Namun walaupun seperti itu Saya Sebagai Ketua DPC projo Kab karo dan Imanuel selaku lawyer sudah melayangkan surat ke Mabes Polri , kejaksaan Agung , Presiden , Kompolnas , Menkopolhukam.

“Semua lembaga negara sudah ada tanggapan walaupun mungkin belum signifikan hasilnya. Kembali kita berharap agar permasalahan ini menjadi prioritas pemerintah pusat, karna untuk pemerintah daerah kita sudah cukup pesimis dikarenakan dugaan–dugaan tersebut”,Pungkasnya. (N.Badai)